• Pembukaan Musyawarah Besar IV KOSGORO 1957 Tahun 2021


  • Musyawarah Besar III DPP Gerakan

    di Lingkungan KOSGORO 1957 Tahun 2021


  • MUSPINAS VII KOSGORO 1957 TAHUN 2021


  • Audiensi PPK KOSGORO 1957 Dengan BPIP

    Januari 2021


  • ORIENTASI DAN TATAP MUKA KADER KOSGORO 1957 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020


  • RESEPSI HUT KOSGORO 1957 KE 63 TAHUN 2020

    GRAHA KOSGORO 1957, KOMPLEKS INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KOSGORO 1957


  • Ziarah makan Alm Mas Isman dalam rangka HUT ke 63 KOSGORO 1957 Tahun 2020

  • PPK KOSGORO 1957 menyerahkan bantuan alat rapid test kepada BNPB,

    dalam rangka membantu Pemerintah mengurangi penularan pandemi Covid19 di Indonesia


  • MUBES III KOSGORO 1957
    Tahun 2013, Kosgoro 1957 menyelenggarakan Musyawarah Besar III

    yang di hadiri dan dibuka langsung oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.


  • Penutupan MUSPINAS V KOSGORO 1957 Tahun 2019


  • Mukernas KOSGORO 1957 Tahun 2017


  • KOSGORO 1957 PEDULI
    KOSGORO 1957 hadir di tengah-tengah Masyarakat terdampak Covid 19 untuk membantu mereka.

  • PEMBUKAAN MUSPINAS VI KOSGORO 1957

    Pembukaan Muspinas VI Kosgoro 1957 Tahun 2020.

PERNYATAAN AKHIR TAHUN KOSGORO 1957 TAHUN 2020

PERNYATAAN AKHIR TAHUN PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KOSGORO 1957

JAKARTA, 21 DESEMBER 2020

Tugas negara salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam masa pandemi ini telah menjalankan amanat ini dengan baik. Pemerintah melakukan refocusing APBN 2020, dengan menitik beratkan pada penanganan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dampak dari wabah covid-19.  Saat ini pemerintah sedang konsentrasi menangani pandemi, banyak peristiwa yang mengganggu kerja-kerja pemerintah. KOSGORO 1957 sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi semangat Tri Dharma KOSGORO 1957 yaitu Pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas senantiasa mendukung langkah pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun mencermati dinamika dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama selama tahun 2020, Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO 1957 dengan ini menyatakan ;

  1. Korupsi sebagai ancaman serius bagi bangsa untuk mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itulah maka KOSGORO 1957 berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kejahatan kemanusiaan karena selain merugikan negara juga mendistrosi hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan dari negara berupa bantuan sosial sebagai bagian dari komitmen penanganan dampak pandemik covid-19. Oleh karena itu KOSGORO 1957 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggunakan ancaman hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi dana bantuan sosial rakyat miskin sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
  2. Bahwa pandemi covid-19 telah melanda semua negara termasuk Indonesia dalam skala yang sangat masif dan berdampak luas pada semua aspek terutama kesehatan dan ekonomi serta sosial budaya. Negara telah menghadirkan dirinya dalam rangka penadatanganan dampak coviod-19 secara menyeluruh dengan membentuk Komisi Pencegahan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). KOSGORO 1957 memberikan apresiasi  kepada pemerintah yang telah menangani dampak pandemi covid-19 ini, melalui kebijakan yang terukur tersebut guna mengurangi kontraksi ekonomi yang menjadi dampak turunannya. Kedepan perlu dibarengi kebijakan yang inovatif dengan memanfaatkan sektor seperti telekomunikasi dan informasi, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pengadaan vaksin yang transparan dan penguatan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik melalui bantuan modal mampu dukungan kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha.
  3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang  cipta kerja dimaksudkan salah satunya untuk memberi kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Dalam kaitan itu, KOSGORO 1957 mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah dan petunjuk  pelaksana teknis sebagai implementasi UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini. KOSGORO 1957 berpendapat bahwa dengan adanya aturan turunannya, maka akan hadir instrumen sebagai bagian dari reformasi birokrasi khususnya terhadap masalah yang selama ini cendung menghambat investasi guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan  kesejahteraan rakyat.
  4. Bangsa Indonesia berdiri dan dibangun di atas landasan kemajemukan suku, ras, agama dan golongan. Semua kelompok masyarakat perlu membangun kehidupan kebangsaan yang harmoni, dengan cara pemahaman agama yang inklusif, mengedepankan kebersamaan, menghormati keyakinan orang lain dan bersedia menerima perbedaan. KOSGORO 1957 mengutuk peristiwa pembunuhan warga sipil atas dalih apapun dan oleh siapapun serta dimanapun. Dalam kaitan itulah maka KOSGORO 1957 meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan transparan baik kasus pembunuhan di Sigi Sulawesi Tengah, maupun penembakan yang ditengarai dilakukan oleh Polisi terhadap Front Pembela Islam (FPI). Bagi KOSGORO 1957 peristiwa–peristiwa tersebut diatas terjadi antara lain karena kurang kuatnya pemahaman dan praktek kehidupan intoleransi dan radikal oleh sekelompok masyarakat sebagai persoalan. Oleh karena itu maka KOSGORO 1957 selain meminta agar pemerintah tidak kehabisan akal dan ikhtiar untuk melalui edukasi kebangsaan dan pluralisme juga sekaligus harus berani menindak tegas terhadap pihak-pihak yang menggangu semangat dan komitmen tolerasi karena akan merusak harmoni kebangsaan.
  5. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah bersifat final yang membentang dari barat ke timur yakni Sabang sampai Merauke dan dari utara ke selatan, Miangas sampe Rote, Deklarasi NKRI yang bersifat final. Mengandung makna bahwa selain negara harus mampu menjaga teritorial yang cukup luas itu baik ancaman dari luar maupun dari  dalam  selain itu negara juga harus menjamin kehidupan yang lebih baik bagi segenap warga yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersifat final tersebut. Dalam kerangka itulah maka selain menjaga kesatuan maka negara juga harus dapat menjamin  keadilan kesejahteraan  bagi seluruh rakyat. Kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat akan membatasi atau bahkan menghentikan menguat dan tumbuh suburnya kelompok separatis baik di Aceh maupun  terutama  di Papua. Dalam kontek itulah maka KOSGORO 1957 berpendapat bahwa pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat terutama di Papua menjadi sangat penting melalui  kelanjutan dan peningkatan dana otonomi yang lebih luas jangkauannya. KOSGORO 1957 menegaskan bahwa peningkatan dana otonomi khusus tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat guna menghindari terjadinya penyalagunaan dan berharap agar pelaku penyalahgunaan dana otonomi khusus tersebut harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman yang seberat beratnya.

 

PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KOSGORO 1957

 

PLT KETUA UMUM / H. SYAMSUL BACHRI S

SEKRETARIS JENDERAL / M. SABIL RACHMAN

 

 

  • 21/December/2020
  • 17
  • KOSGORO TERKINI